Mandailing Natal :  Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) harus menjalankan fungsi strategis sebagai penyeimbang yang adil antara negara dan agama. Peran ini dinilai penting untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks dan cepat berubah. Senin, 15/12/2025

Penegasan tersebut disampaikan Menag saat memberikan keynote speech pada Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.

Menurut Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., Kementerian Agama tidak boleh berada pada posisi ekstrem. Negara tidak boleh terlalu dominan dalam mengatur kehidupan beragama, namun juga tidak boleh abai ketika kehadiran negara dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

“Kementerian Agama harus hadir sebagai penyeimbang. Tidak tergesa-gesa turun tangan, tetapi juga tidak pasif ketika negara memang harus hadir,” tegasnya.

Menag menekankan bahwa fungsi penyeimbang tersebut harus ditopang dengan kebijakan yang terukur dan disusun secara kolaboratif. Karena itu, lokakarya ini melibatkan tokoh agama, akademisi, serta organisasi masyarakat keagamaan untuk merumuskan arah kebijakan Kementerian Agama ke depan.
“Kita libatkan seluruh pemangku kepentingan agar semua merasa memiliki dan bertanggung jawab atas masa depan kehidupan beragama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menag mengingatkan bahwa tanpa keseimbangan yang kuat, relasi antara negara dan agama berpotensi saling menekan. Dominasi negara dapat menggerus otonomi agama, sementara pengaruh agama yang berlebihan terhadap negara berisiko membawa Indonesia ke arah negara agama.
“Kementerian Agama harus berada di posisi tengah,” tandasnya.

Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks akibat jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional agar tidak memicu ketegangan sosial, sekaligus menjaga independensi agama dari kepentingan politik praktis.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa lokakarya ini digelar untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan nasional. Dokumen ini akan memetakan tren, isu, dan risiko kehidupan beragama serta menjadi rujukan utama program dan layanan Kementerian Agama ke depan.

Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, dan budayawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Menutup rangkaian kegiatan, Ketua STAIN Mandailing Natal Sekaligus Sekretaris Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Indonesia Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan Menteri Agama yang dinilainya konsisten dan berkomitmen kuat dalam menjaga keharmonisan relasi antara negara dan agama. Ia menegaskan bahwa STAIN Mandailing Natal siap mengambil peran aktif dalam mendukung visi tersebut melalui penguatan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, serta inklusivitas.

Ayo Semangat STAIN menuju IAIN (Tim Humas)